Pontianak, Kalimantan Barat — 30 April 2026-
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei), Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) Pontianak menyampaikan pandangan kritis terkait arah pembangunan manusia di Indonesia yang dinilai mengalami ketidakseimbangan antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Ketua HIKMAHBUDHI PC Pontianak, Ronaldo Ado, menyoroti adanya indikasi “retrogresi pendidikan”, yaitu pergeseran fokus kebijakan yang dinilai lebih menitikberatkan pada program berbasis logistik seperti pemenuhan gizi, dibandingkan penguatan ruang intelektual, kompetisi akademik, serta pengembangan nalar kritis peserta didik.
Menurutnya, penyempitan ruang pengembangan talenta berpotensi melemahkan kualitas sumber daya manusia unggul di masa depan, terutama dengan berkurangnya dukungan terhadap ajang kompetisi akademik nasional serta terbatasnya fasilitasi bagi peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan prestasi antarwilayah.
Selain itu, digitalisasi kegiatan kompetisi yang semakin dominan juga dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab ketimpangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, sehingga berpotensi menciptakan eksklusi baru dalam sistem seleksi prestasi nasional.
Di sektor pendidikan tinggi, HIKMAHBUDHI Pontianak juga menyoroti menurunnya ruang kompetisi debat mahasiswa yang sebelumnya menjadi wadah penting pembentukan kemampuan analisis, argumentasi, dan literasi kritis generasi muda.
Pada sektor ketenagakerjaan, organisasi ini menilai terdapat potensi pergeseran fungsi dalam praktik pemagangan. Fenomena “dibayar dengan pengalaman” dikritisi sebagai bentuk normalisasi ketimpangan relasi kerja, terutama ketika beban kerja pemagang tidak diimbangi dengan perlindungan maupun kompensasi yang layak.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi dan menghambat mobilitas tenaga kerja muda, khususnya dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap diapresiasi sebagai kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Namun, HIKMAHBUDHI Pontianak menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat dalam implementasinya agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan utama.
Dalam konteks Kalimantan Barat, organisasi ini menilai bahwa tantangan pembangunan manusia masih cukup besar, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan akses pendidikan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
HIKMAHBUDHI Pontianak menegaskan bahwa keseimbangan antara investasi pendidikan dan perlindungan buruh merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa hal tersebut, bonus demografi dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak optimal bagi pembangunan nasional.
Momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut keadilan akses pendidikan, perlindungan tenaga kerja yang layak, serta penguatan kapasitas intelektual generasi muda Indonesia.
0 Komentar