Melawi, Kalimantan Barat – Dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan terhadap pengepul hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di tengah masyarakat. Situasi ini bahkan memicu ketegangan hingga aparat penegak hukum (APH) dilaporkan nyaris menjadi sasaran amukan massa.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah warga menilai penindakan terhadap aktivitas PETI tidak dilakukan secara merata. Beberapa pengepul disebut-sebut masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum, sementara pihak lain justru menjadi target penertiban. Ketimpangan ini memicu kekecewaan masyarakat yang merasa penegakan hukum tidak berjalan adil.
Ketua Lembaga LIBAS, Jasly, secara tegas mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga terkait dugaan tersebut.
“Penindakan yang tidak merata ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Masyarakat melihat ada indikasi tebang pilih, sehingga kepercayaan terhadap aparat menjadi menurun,” ujar Jasly.
Menurutnya, kondisi ini mencapai puncaknya ketika aparat melakukan penindakan di salah satu lokasi pengepul. Massa yang sudah lama menyimpan kekecewaan disebut langsung bereaksi keras hingga hampir terjadi tindakan anarkis terhadap petugas di lapangan.
Beruntung, situasi masih dapat dikendalikan setelah adanya upaya mediasi dan pendekatan persuasif dari aparat serta tokoh masyarakat setempat.
Jasly menegaskan bahwa praktik PETI memang jelas melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pihak yang menampung, membeli, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal juga dapat dijerat hukum.
“Namun penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Jangan sampai hanya menyasar pihak-pihak tertentu, sementara yang lain dibiarkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lembaga LIBAS mendesak aparat untuk melakukan evaluasi internal dan membuka secara transparan proses penindakan terhadap aktivitas PETI, termasuk jaringan pengepulnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap aparat tidak hanya fokus pada penindakan di lapangan, tetapi juga menelusuri aktor-aktor besar yang diduga berada di balik aktivitas PETI. Mereka menilai, tanpa penindakan menyeluruh, praktik ilegal ini akan terus berulang dan berpotensi memicu konflik baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat terkait tudingan tebang pilih tersebut. Namun situasi di lapangan disebut masih dalam pengawasan ketat guna mencegah terjadinya eskalasi konflik lebih lanjut.-(Tim)
0 Komentar