*PONTIANAK* – Presiden BEM Universitas OSO, Irvan Surya, mempertanyakan perkembangan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kalimantan Barat yang dinilai berjalan stagnan. Ia menilai, di tengah gencarnya penindakan oleh KPK dan Kejaksaan Agung di berbagai daerah, penanganan kasus di Kalbar justru belum menunjukkan progres signifikan.
“Ironisnya, akhir-akhir ini, saat KPK dan Kejagung aktif mengungkap kasus besar di daerah lain, di Kalbar justru banyak kasus yang terkesan jalan di tempat tanpa kejelasan status hukum” ujar Irvan, Senin (13/4/2026).
Irvan menambahkan, “Kami melihat beberapa waktu lalu banyak kasus di kalbar yang sudah naik ke tahap penyidikan, tapi tidak kunjung ada tersangka. Ini menimbulkan tanda tanya besar di publik, ada apa dengan penegakan hukum di Kalbar?” ujar Presiden BEM Universitas OSO dalam pernyataannya.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, salah satunya dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kasus PUPR Mempawah sudah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Ini yang kami nilai stagnan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung penanganan dugaan korupsi sektor tambang bauksit oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
“Penggeledahan sudah dilakukan di beberapa dinas provinsi, tapi publik tidak mendapatkan update lanjutan. Transparansi ini penting agar kepercayaan tidak hilang,” katanya.
Presiden BEM sekaligus Mahasiswa Hukum Universitas OSO ini juga menyoroti penanganan kasus dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar yang sudah menetapkan tersangka, namun dinilai belum menyentuh aktor utama.
“Kami mengapresiasi langkah penetapan tersangka, tetapi jangan berhenti di level pelaksana. Harus ditelusuri sampai ke pengambil kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, penegakan hukum yang tidak menyentuh aktor kunci berpotensi menimbulkan persepsi tebang pilih di masyarakat.
Irvan berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen dalam menuntaskan berbagai kasus yang ada di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kami mendorong KPK dan Kejati Kalbar untuk menuntaskan semua kasus secara serius, transparan, dan tanpa intervensi,” tegasnya.
Irvan juga menekankan pentingnya percepatan penanganan kasus, terutama yang berkaitan dengan anggaran publik dan sumber daya alam.
“Kalbar ini daerah dengan potensi besar, tapi kalau tata kelolanya bermasalah dan penegakan hukumnya lambat, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” lanjutnya.
BEM Universitas OSO terus mendorong pengawasan publik dengan mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, dan media untuk ikut mengawal proses penegakan hukum di kalbar.
“Partisipasi publik penting untuk memastikan tidak ada kasus yang hilang atau tenggelam begitu saja,
Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk mengawasi bersama. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan tata kelola pemerintahan dan berdampak pembangunan di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
0 Komentar