Bidik Nusantara Grup Kunjungi PLBN Entikong, Nilai Pelayanan Pembuatan Paspor Sesuai SOP

Www.bidiksatunusantara.id 

SANGGAU, KALBAR – Tim dari Bidik Nusantara Group melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus wawancara ke kantor pelayanan di kawasan Pos Lintas Batas Negara Entikong pada 27 Februari 2026

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung pelayanan administrasi keimigrasian, khususnya proses pembuatan paspor bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas negara melalui perbatasan Indonesia–Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, tim Bidik Nusantara Grup melakukan dialog dan wawancara dengan petugas terkait mengenai mekanisme pelayanan serta prosedur penerbitan paspor.

 Dari hasil pemantauan di lapangan, proses pembuatan paspor dinilai telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.

Perwakilan Bidik Nusantara Grup menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terlihat tertib dan mengikuti tahapan resmi, mulai dari pemeriksaan dokumen, pengambilan data biometrik, hingga proses administrasi lainnya yang menjadi syarat penerbitan paspor.

“Dari hasil wawancara dan pemantauan langsung di lapangan, kami menilai proses pelayanan pembuatan paspor di kawasan PLBN Entikong sudah berjalan sesuai prosedur serta mengikuti aturan yang berlaku,” ujar perwakilan Bidik Nusantara Grup.

Selain itu, sistem pelayanan yang diterapkan dinilai cukup transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen perjalanan internasional. 

Hal ini dianggap penting mengingat kawasan perbatasan merupakan jalur mobilitas masyarakat antarnegara yang cukup tinggi.

Sebagai salah satu pintu gerbang utama perlintasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, Pos Lintas Batas Negara Entikong memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta menjaga tertib administrasi keimigrasian.

Melalui kunjungan ini, Bidik Nusantara Grup berharap pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.