11 Mei 2026
Sanggau, Kalimantan Barat — Aktivitas pelayanan dan pengawasan di kawasan PLBN Entikong yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia, kini terlihat semakin diperketat. Sejumlah petugas dari berbagai instansi tampak siaga penuh dalam menjalankan tugas pengamanan serta pelayanan lintas batas negara.
Peningkatan pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru yang diterapkan oleh pimpinan salah satu instansi di kawasan perbatasan.
Langkah itu dilakukan guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas keluar masuk masyarakat dan kendaraan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sebagai salah satu Pos Lintas Batas Negara tertua dan menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Barat, PLBN Entikong memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan keimigrasian di kawasan perbatasan.
Pantauan di lapangan menunjukkan suasana di kawasan lintas batas kali ini berbeda dibanding biasanya.
Aktivitas masyarakat dan kendaraan yang melintas terlihat tidak seramai hari-hari sebelumnya.
Para petugas tampak melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap dokumen maupun barang bawaan masyarakat yang keluar masuk wilayah perbatasan.
Salah seorang warga asli Entikong yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa perubahan sistem pelayanan mulai terasa sejak adanya penerapan SOP terbaru dari pimpinan instansi terkait.
“Sekarang pengawasan lebih ketat dari biasanya.
Petugas juga lebih siaga dalam memeriksa setiap aktivitas di perbatasan,” ungkap warga tersebut saat dikonfirmasi awak media.
Meski demikian, pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.
Petugas dari berbagai instansi terlihat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada para pelintas batas dengan mengedepankan keamanan dan ketertiban.
Masyarakat berharap peningkatan pengawasan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan kawasan perbatasan serta mencegah berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara.
(VJ)
0 Komentar