SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – JUMAT, 6 NOVEMBER 2026
Persoalan konflik yang melibatkan warga masyarakat dan oknum petugas Bea Cukai di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik.
Penanganan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum adat Dayak kini mendapat sorotan, terutama terkait dasar penetapan sanksi, kewenangan lembaga adat, serta proses penyelesaian perkara.
Bruder Stephanus Paiman OFM Cap, Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), sekaligus anggota Dewan Majelis Hukum Adat Dayak Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, menegaskan bahwa penegakan hukum adat Dayak harus dilakukan secara jelas, transparan, dan tidak tebang pilih.
Menurut Stephanus, hukum adat merupakan bagian penting dari identitas dan kehormatan masyarakat Dayak.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang menyangkut norma adat harus ditangani berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Harus Jelas
Stephanus mempertanyakan mekanisme penanganan konflik di PLBN Aruk, khususnya terkait proses penjatuhan sanksi adat terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, dasar aturan adat yang digunakan, serta bagaimana proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dilakukan.
Ia menilai lembaga adat tidak boleh mengabaikan tata cara penyelesaian perkara yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Setiap pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru.
Sanksi Adat Rp655 Juta Menjadi Perhatian
Dalam penyelesaian konflik tersebut, muncul angka kesepakatan sebesar Rp655 juta, yang terdiri dari Rp155 juta untuk sanksi adat dan Rp500 juta untuk biaya kemanusiaan.
Besaran tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan Stephanus.
Ia meminta agar dasar penetapan nominal tersebut dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap bentuk sanksi adat harus memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk rincian perhitungan serta pihak yang berwenang menetapkannya.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.
Kewenangan Wilayah Adat Perlu Diperhatikan
Stephanus juga menyoroti persoalan kewenangan wilayah adat dalam menangani konflik yang terjadi di PLBN Aruk.
Ia berpandangan bahwa penyelesaian perkara harus memperhatikan keberadaan dan kewenangan masyarakat adat setempat, termasuk hukum adat Dayak Selako di wilayah Kabupaten Sambas.
Koordinasi antarlembaga adat, baik di Kabupaten Sambas maupun Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan apabila terdapat keterlibatan unsur adat dari kedua wilayah.
Menurutnya, kejelasan kewenangan sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyelesaian perkara adat.
Hukum Adat Harus Berjalan Bersama Hukum Negara
Lebih lanjut, Stephanus mengingatkan bahwa penegakan hukum adat tidak berarti mengesampingkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditempatkan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.
Penyelesaian melalui hukum adat dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan hubungan sosial dan perdamaian masyarakat.
Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban berdasarkan hukum negara.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum adat sekaligus tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.
Jangan Sampai Marwah Hukum Adat Dayak Tercoreng
Stephanus menegaskan bahwa hukum adat Dayak harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya.
Jangan sampai mekanisme yang tidak jelas justru menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum adat bukan semata-mata berbicara tentang besarnya denda atau nilai pembayaran, melainkan bagaimana keadilan dapat ditegakkan berdasarkan norma dan aturan adat.
Ia berharap persoalan konflik di PLBN Aruk menjadi momentum untuk memperjelas mekanisme peradilan adat, memperkuat kewenangan lembaga adat, serta memastikan setiap keputusan dibuat melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Menunggu Transparansi
Polemik konflik di PLBN Aruk kini menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Barat.
Publik berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian, dasar penetapan sanksi, proses kesepakatan, dan kewenangan lembaga adat yang menangani persoalan tersebut.
Penegakan hukum adat Dayak harus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
Ketegasan diperlukan apabila terbukti terjadi pelanggaran, tetapi prosesnya juga harus menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.
Dengan demikian, kehormatan hukum adat Dayak tetap terpelihara dan penyelesaian konflik tidak justru melahirkan persoalan baru.
Mr Eddy,