Dalam pertemuan dengan Kapolres Sambas, masyarakat menyampaikan harapan agar penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sambas dapat dilaksanakan secara tegas, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat juga menegaskan bahwa apabila suatu persoalan atau dugaan pelanggaran hukum terjadi di wilayah hukum Sambas, maka penanganannya harus menghormati kewenangan aparat penegak hukum yang memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut.
Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Setiap persoalan hukum harus ditangani berdasarkan wilayah kejadian, kewenangan institusi, serta mekanisme koordinasi antaraparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian masyarakat terhadap komitmen Polres Sambas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.
PLBN Aruk Harus Dijaga Bersama
Selain persoalan penegakan hukum, masyarakat juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi PLBN Aruk yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
PLBN Aruk bukan sekadar pintu keluar-masuk orang dan barang antara Indonesia dan Malaysia. Keberadaannya memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mengawasi aktivitas lintas batas, mencegah tindak pidana lintas negara, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional. Pengawasan terhadap aktivitas lintas batas harus dilakukan secara maksimal agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Masyarakat Sambas juga berharap agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kawasan perbatasan tidak dibiarkan berlarut-larut dan harus mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Masyarakat menginginkan agar hukum benar-benar menjadi panglima di wilayah Kabupaten Sambas. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penanganan perkara, baik terhadap masyarakat kecil maupun pihak yang memiliki pengaruh atau kedudukan tertentu.
Komitmen penegakan hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.
Semangat JAGA SAMBAS diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan aparat terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kehormatan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat pun berharap Kapolres Sambas beserta jajaran dapat terus membangun komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memastikan setiap persoalan hukum ditangani sesuai kewenangan.
Sambas harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan fungsi PLBN Aruk harus tetap dihormati sebagai bagian penting dari penjagaan kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Mr, Eddy