PAPUA — Praktisi Hukum Jembris Wafom menegaskan penolakan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemakzulan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional, bukan karena Gibran kebal hukum, tetapi karena alasan yang diajukan salah rezim, salah subjek, dan salah waktu.
UUD NRI 1945, kata Jembris, sudah membedakan dengan tegas dua rezim yang tidak boleh dicampuradukkan yaitu rezim pemilu dan rezim pemberhentian dalam masa jabatan.
" Alasan Ijazah Suket Itu Rezim Pemilu, Bukan Rezim Pemakzulan," ujar Jembris melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/11)
Kata Dia, Pasal 6A mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan. Kemudian Pasal 22E ayat (5) menegaskan pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
" Yang berwenang menilai sah atau tidaknya syarat calon adalah KPU, bukan DPR, bukan MPR, bukan opini publik dan opini kelompok," tegasnya..
Lanjut Jembris, Jika syarat Gibran dianggap cacat, maka cacat itu terjadi pada tahun 2023-2024, pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Saat itulah seharusnya digugurkan. Dan saat itulah pula pasangan Prabowo-Gibran sudah disahkan oleh KPU, dan hasil pemilunya sudah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
"Mengungkit kembali syarat pencalonan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan dasar pemakzulan adalah upaya menghidupkan kembali sengketa pemilu yang sudah selesai, melalui pintu yang salah. Pemakzulan tidak boleh dijadikan banding jilid dua atas hasil pemilu," sorotnya.
Jembris menjelaskan Bunyi Pasal 7A jangan dipolitisasi karena sangat jelas menyebutkan "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
" Nah, Frasa "dalam masa jabatannya" adalah kunci. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilakukan Gibran setelah dilantik menjadi Wakil Presiden, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, namun Sampai hari ini, tidak ada satu pun tuduhan yang memenuhi unsur ini. Tidak ada dakwaan korupsi, tidak ada penyuapan, tidak ada pengkhianatan terhadap negara, tidak ada tindak pidana berat, dan tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan Gibran selama menjabat sebagai Wapres," tegasnya.
Lanjut Jembris, bahwa Yang dituduhkan kepadanya adalah perbuatan pihak lain di masa lalu, karena Dirjen Dikdasmen yang menerbitkan Surat Keterangan, Kemendikbud yang melakukan penyetaraan, dan KPU yang menetapkan pasangan calon.
" Jelas Dalam hukum, tidak ada pertanggungjawaban pidana atau konstitusional yang dilimpahkan. Karena Gibran tidak bisa dimakzulkan hanya atas perbuatan yang bukan dia lakukan, karena perbuatan dilakukan oleh lembaga yang bukan dia pimpin," imbuhnya.
Lanjut Dia, Gibran Bukan Penerbit Suket, Bukan Penetap Calon. "Ini kesalahan subjek yang fatal. Yang menerbitkan Surat Keterangan penyetaraan adalah Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Yang menetapkan pasangan calon sah adalah KPU RI," katanya.
Jembris menjelaskan Gibran hanya pemohon penyetaraan dan peserta pemilu. Dia tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan suket untuk dirinya sendiri, dan tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan dirinya sendiri sebagai calon.
" Kalau suket itu dianggap bermasalah, yang harus diperiksa adalah pejabat yang menerbitkannya. Kalau penetapan KPU dianggap bermasalah, yang harus digugat adalah keputusan KPU-nya pada saat itu," terangnya.
Kata Jembris bahwa Menuntut Gibran mundur karena dokumen yang diterbitkan orang lain adalah logika yang terbalik. Ibarat menyalahkan pemegang SIM karena petugas yang menerbitkan SIM diduga salah prosedur.
" Negara macam apa ini, hati-hati kedaulatan rakyat jangan dipolitisasi, karena pada momentum tertentu rakyat akan turun ke jalan mempertanyakan hal ini," jelasnya.
Jembris menjelaskan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan Tanggung Jawab Parpol, Bukan Gibran Sendirian, karena dalam Pasal 6A ayat (2) menegaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
" Artinya, yang bertanggung jawab atas figur, syarat, dan kelayakan pasangan calon adalah parpol pengusung. Mereka yang melakukan verifikasi, mereka yang mendaftarkan, mereka yang mengusung," katanya.
Menurut Dia, Parpol pengusung tidak boleh pengecut dan cuci tangan setelah menang, lalu ketika ada tekanan politik, mereka melempar seluruh beban kepada Gibran seorang diri seolah-olah Gibran mencalonkan diri sendiri.
" Kalau parpol merasa ada cacat, seharusnya mereka yang pertama bertanggung jawab secara politik. Menjadikan Gibran sebagai tumbal tunggal justru membuktikan bahwa ini bukan penegakan konstitusi, melainkan manuver politik dan bobroknya demokrasi di Negara kita," tukasnya.
Ia mengatakan bahwa Frasa "Tidak Lagi Memenuhi Syarat" Tidak Bisa Dipelintir karena kelihatan sekali kalau pendukung pemakzulan mencoba memelintir frasa "tidak lagi memenuhi syarat" dalam Pasal 7A untuk mencakup syarat pencalonan di masa lalu. Ini tafsir yang dipaksakan.
"Tidak lagi" berarti syarat itu ada pada saat dilantik, lalu hilang di tengah jalan. Contohnya meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, kehilangan kewarganegaraan, atau terbukti secara hukum tidak lagi cakap.
" Bukan berarti: "ternyata dulu syaratnya diperdebatkan, maka sekarang kita anggap tidak pernah memenuhi syarat." ujar Jembris.
Lanjut Jembris Jika tafsir liar ini diterima, maka setiap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih bisa kapan saja dimakzulkan dengan mengungkit kembali dokumen pencalonan bertahun-tahun lalu, sehingga Pemilu menjadi tidak pernah final.
" Kedaulatan rakyat di Pasal 1 ayat (2) menjadi tidak ada artinya, karena suara 96 juta rakyat bisa dibatalkan oleh manuver politik di DPR dan MPR, ini berbahaya," tukasnya.
Ia menyatakan Prosedur Pasal 7B Tidak Mungkin Dilalui dengan Alasan Ini, Sekalipun DPR memaksakan usul, usul itu wajib melewati Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya dalam 90 hari. MK tidak akan memutus berdasarkan tekanan politik, tetapi berdasarkan pembuktian hukum.
" Apa yang akan dibuktikan di MK? Bahwa Gibran selama menjabat melakukan korupsi? Tidak ada. Pengkhianatan? Tidak ada. Penyuapan? Tidak ada, nah dimaksulkan dasarnya apa?," tanya Jembris.
Lanjut kata Jembris MK akan berhadapan dengan pertanyaan sederhana perbuatan apa, kapan, di mana, dan apa buktinya, yang dilakukan Gibran sebagai Wakil Presiden?
" Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, pendapat DPR akan gugur di MK. Dan tanpa putusan MK yang menyatakan terbukti, DPR tidak bisa meneruskan usul ke MPR," jelasnya.
Sebut Jembris Ini membuktikan bahwa desain UUD 1945 memang sengaja membuat pemakzulan itu sulit, agar tidak dijadikan alat untuk membatalkan hasil pemilu karena tidak suka dengan hasilnya.
Dilanjutkan Jembris bahwa Kesimpulan Yuridis Menolak pemakzulan Gibran bukan berarti membela Gibran secara personal. Ini membela konstitusi.
1. Masalah syarat adalah rezim pemilu, sudah selesai dan sudah diputus.
2. Pasal 7A mensyaratkan perbuatan selama menjabat, dan itu tidak ada.
3. Suket diterbitkan pihak lain, penetapan dilakukan KPU, pencalonan dilakukan parpol. Gibran bukan subjek yang tepat untuk menanggung semua itu sendirian.
4. Memaksakan pemakzulan dengan dasar ini akan merusak kepastian hukum, merusak finalitas pemilu, dan membuka preseden berbahaya siapa pun yang menang pemilu bisa dijatuhkan lewat cara politik.
Sebut Jembris Jika ada yang ingin mempersoalkan kebijakan Gibran sebagai Wapres, silakan kritik kebijakannya. Jika ada yang menemukan bukti pidana selama menjabat, silakan bawa ke jalur hukum.
" Tetapi jika yang dipersoalkan adalah ijazah dan pencalonan 2024, tempatnya bukan di Pasal 7A. Tempatnya sudah lewat, dan sudah diputus. Sehingga Pemakzulan Gibran dengan alasan ini adalah pemakzulan tanpa perbuatan, tanpa pembuktian, dan tanpa dasar konstitusi," pungkasnya.