SINTANG, 6 Oktober 2026 — Ratusan masyarakat dari tiga desa di Kabupaten Sintang menyampaikan kekecewaan terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT SNIP.
Warga mempertanyakan keberadaan program plasma yang menurut mereka hingga kini belum mereka rasakan, meskipun aktivitas perkebunan disebut telah berlangsung selama kurang lebih 28 tahun.
Kekecewaan tersebut mendorong ratusan warga dari tiga desa mendatangi pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai hak-hak masyarakat yang mereka nilai belum mendapatkan kepastian.
Masyarakat menyebut lahan perkebunan sawit yang berada di wilayah mereka selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai lahan inti perusahaan, sementara lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat melalui pola kemitraan atau plasma belum mereka dapatkan sebagaimana yang diharapkan.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai perkebunan sawit, tetapi menyangkut hak dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Salah satu persoalan utama yang disuarakan masyarakat adalah mengenai plasma. Warga mempertanyakan mengapa setelah puluhan tahun keberadaan perkebunan kelapa sawit, hak masyarakat melalui pola kemitraan tersebut dinilai belum mendapatkan kejelasan.
Masyarakat mengaku telah cukup lama menunggu adanya kepastian. Mereka berharap perusahaan maupun pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan, pola kemitraan, luas lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat, serta mekanisme pengelolaannya.
Sebaliknya, apabila terdapat persoalan administratif, status lahan, maupun kendala lainnya yang menyebabkan program tersebut belum terealisasi, masyarakat meminta agar hal tersebut disampaikan secara terbuka kepada warga.
Puluhan Tahun Menunggu Kepastian,
Selama 28 tahun menjadi sorotan dalam persoalan tersebut. Warga menilai rentang waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat.
Selama puluhan tahun, perkebunan sawit telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Namun, warga mengaku masih mempertanyakan manfaat langsung yang seharusnya dapat mereka rasakan melalui pola kemitraan perkebunan.
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
Mereka meminta adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan serta memeriksa dokumen dan sejarah pengelolaan perkebunan sejak awal perusahaan beroperasi.
Warga Minta Hak sebagai Masyarakat Diperhatikan
Dalam aksi penyampaian aspirasi, warga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat kegiatan investasi maupun operasional perusahaan. Namun, mereka meminta agar keberadaan masyarakat sekitar juga diperhatikan.
Warga ingin memperoleh kepastian mengenai hak mereka atas lahan dan program kemitraan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta agar persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada pertemuan atau penyampaian aspirasi, tetapi dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian yang jelas.
Bagi masyarakat, perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah mereka seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Masyarakat Minta Pemerintah Turun Tangan,"
Ratusan warga berharap Pemerintah Kabupaten Sintang bersama instansi terkait dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat dan PT SNIP.
Masyarakat meminta dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap lahan yang selama ini dikelola perusahaan. Selain itu, warga juga berharap pemerintah dapat memeriksa dokumen perizinan, pola kemitraan, serta kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sejak awal perkebunan beroperasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan memastikan apakah tuntutan masyarakat memiliki dasar administratif maupun hukum yang kuat.
Warga juga meminta agar penyelesaian dilakukan secara terbuka dan melibatkan perwakilan masyarakat dari tiga desa yang menyampaikan aspirasi.
Persoalan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat bukanlah hal baru di berbagai daerah. Karena itu, warga berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat agar persoalan yang terjadi di wilayah PT SNIP tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Masyarakat menilai kepastian hukum dan keterbukaan menjadi hal penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Jika memang terdapat kewajiban perusahaan terhadap masyarakat yang belum terpenuhi, warga meminta agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai status lahan atau program plasma, masyarakat juga meminta agar seluruh pihak duduk bersama dan membuka data secara transparan.
Ratusan warga dari tiga desa tersebut pada akhirnya berharap satu hal, yakni kepastian mengenai hak mereka.
Setelah menunggu selama kurang lebih 28 tahun, masyarakat meminta agar persoalan plasma dan pengelolaan lahan perkebunan tidak lagi menjadi pertanyaan tanpa jawaban.
Mereka berharap pemerintah dan pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan yang jelas serta menghadirkan solusi konkret yang dapat diterima masyarakat.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tuntutan warga tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak manajemen PT SNIP dan instansi pemerintah terkait, khususnya mengenai sejarah perizinan, status lahan inti dan plasma, serta kewajiban kemitraan perusahaan.