KALBAR — Ketua DPW Projamin, Eko Jatmico, mempertanyakan anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah dalam kegiatan rehabilitasi rumah milik Ade Muhammad Jhon.
Sorotan tersebut muncul karena di tengah besarnya nilai anggaran yang dipertanyakan, masih terdapat fasilitas dasar rumah, khususnya WC, yang menurut informasi di lapangan belum dapat diperbaiki.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Jika benar nilai anggaran rehabilitasi mencapai miliaran rupiah, mengapa fasilitas WC yang merupakan bagian penting dari kebutuhan dasar sebuah rumah justru belum tersentuh perbaikan?
Pertanyaan inilah yang disampaikan Ketua DPW Projamin Eko Jatmico.
Ia meminta agar pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan rehabilitasi tersebut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran serta rincian pekerjaan yang dilaksanakan.
“Kalau anggarannya sampai miliaran rupiah, mengapa WC tidak bisa diperbaiki? Ada apa sebenarnya?” kata Eko Jatmico.
Menurutnya, pertanyaan tersebut sangat wajar disampaikan karena menyangkut penggunaan anggaran yang nilainya tidak sedikit. Publik, kata Eko, memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan apa saja hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Anggaran Miliaran, Fasilitas Dasar Masih Dipertanyakan
Eko menilai, persoalan WC tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil apabila memang kegiatan tersebut merupakan program rehabilitasi rumah.
WC merupakan fasilitas sanitasi dasar yang digunakan setiap hari. Kondisinya berkaitan langsung dengan kebersihan, kesehatan, dan kelayakan tempat tinggal.
Karena itu, apabila sebuah rumah mendapatkan program rehabilitasi dengan nilai anggaran yang besar, masyarakat tentu akan bertanya mengenai ruang lingkup pekerjaan yang sebenarnya.
Apakah perbaikan WC masuk dalam perencanaan?
Jika masuk, mengapa belum diperbaiki?
Jika tidak masuk, mengapa tidak masuk?
Dan jika memang terdapat alasan teknis atau keterbatasan anggaran, siapa yang menetapkan serta berdasarkan dokumen apa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Eko, harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
Jangan Hanya Bicara Anggaran, Tunjukkan Hasilnya
Eko Jatmico menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan hanya angka anggaran, melainkan hubungan antara anggaran, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat jangan hanya diberitahu bahwa sebuah kegiatan memiliki anggaran miliaran rupiah.
Masyarakat juga harus dapat mengetahui apa saja pekerjaan yang dibiayai dari anggaran tersebut.
“Jangan hanya bicara berapa besar anggarannya.
Masyarakat juga harus bisa melihat hasil pekerjaannya.
Kalau ada bagian yang tidak dikerjakan, harus jelas alasannya. Kalau memang tidak masuk dalam pekerjaan, tunjukkan dokumennya,” tegas Eko.
Ia menilai transparansi menjadi penting untuk mencegah munculnya dugaan-dugaan yang tidak berdasar.
Apalagi ketika masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi terhadap sebuah program rehabilitasi dengan kondisi fisik yang terlihat di lapangan.
Projamin Soroti Transparansi Penggunaan Anggaran
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Projamin meminta agar persoalan tersebut tidak ditutup-tutupi.
Eko mendorong agar pihak terkait membuka informasi mengenai:
sumber anggaran;
jumlah anggaran;
tahun anggaran;
dokumen perencanaan;
rincian pekerjaan;
volume pekerjaan;
pihak pelaksana;
nilai kontrak apabila menggunakan mekanisme pengadaan;
progres pekerjaan;
serta hasil akhir rehabilitasi.
Menurutnya, data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan, buka saja datanya. Masyarakat akan melihat dan menilai berdasarkan fakta.
Jangan sampai karena tidak ada penjelasan, muncul pertanyaan yang semakin besar,” ujarnya.
Pertanyaan “Ada Apa?” Harus Dijawab dengan Data
Eko mengatakan bahwa pertanyaan “ada apa?” bukan berarti dirinya telah menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Pertanyaan tersebut justru ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai alasan fasilitas WC belum diperbaiki di tengah adanya informasi mengenai anggaran rehabilitasi yang mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Apabila WC memang tidak termasuk dalam item pekerjaan, masyarakat perlu mengetahui dasar perencanaannya.
Apabila WC sebenarnya termasuk dalam pekerjaan tetapi belum dilaksanakan, perlu dijelaskan status dan penyebabnya.
Sementara apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai, maka perlu dilihat apakah hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan dokumen dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Eko Minta Pemeriksaan Langsung ke Lapangan
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Eko Jatmico mendorong agar dilakukan pengecekan langsung terhadap bangunan.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi rumah sebelum dan sesudah rehabilitasi.
Pengecekan juga dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan sehingga dapat diketahui apakah seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan.
“Jangan hanya melihat laporan di atas kertas. Turun ke lapangan. Lihat kondisi rumahnya, lihat WC-nya, lihat pekerjaan lainnya. Setelah itu cocokkan dengan anggarannya,” kata Eko.
Masyarakat Berhak Bertanya
Eko menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dianggap salah ketika mempertanyakan penggunaan anggaran publik.
Selama pertanyaan tersebut disampaikan berdasarkan fakta dan ditujukan untuk kepentingan transparansi, menurutnya hal itu merupakan bagian dari kontrol sosial.
Apalagi apabila nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai miliaran rupiah, maka tingkat keterbukaan juga harus semakin jelas.
Masyarakat tentu ingin mengetahui apakah anggaran yang besar tersebut benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Kejelasan
Eko kembali menegaskan bahwa Projamin tidak ingin membangun opini tanpa dasar.
Namun, pihaknya juga tidak ingin pertanyaan masyarakat dibiarkan tanpa jawaban.
“Kalau memang tidak ada masalah, jelaskan saja. Kalau ada alasan teknis, jelaskan.
Kalau WC memang tidak masuk anggaran, tunjukkan dasar perencanaannya. Semuanya bisa terang kalau datanya dibuka,” jelasnya.
Menurut Eko, keterbukaan justru dapat mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta pihak terkait tidak menganggap pertanyaan tersebut sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dalam jumlah besar.
Publik Menunggu Penjelasan
Sorotan Ketua DPW Projamin Eko Jatmico kini mengarah pada satu pertanyaan utama:
Jika rehabilitasi rumah tersebut benar memiliki anggaran miliaran rupiah, mengapa WC yang merupakan fasilitas dasar belum dapat diperbaiki?
Pertanyaan itu tentu harus dijawab berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Publik berhak mengetahui rincian anggaran dan pekerjaan yang dilaksanakan.
Sementara pihak pelaksana maupun instansi yang memiliki kewenangan juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta alasan mengapa fasilitas WC tersebut belum diperbaiki.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik, melainkan dapat diuji melalui data, dokumen, dan kondisi nyata di lapangan.
Projamin meminta transparansi.
Masyarakat menunggu jawaban. Dan pertanyaan mengenai WC tersebut tetap menjadi sorotan: jika anggarannya mencapai miliaran rupiah, mengapa fasilitas dasar itu belum juga diperbaiki?
Sumber: Ketua DPW Projamin Eko Jatmico
Editor: Tim Redaksi