ENTIKONG, 24 AGUSTUS 2026 — Suasana kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia kembali menjadi perhatian, khususnya di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dalam sebuah momen yang tergambar dalam dokumentasi foto, Wakil Gubernur Kalimantan Barat terlihat bersama Ipda Harahap berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Keduanya tampak berdiri bersama di salah satu area terbuka kawasan perbatasan.
Dalam foto tersebut, Wakil Gubernur mengenakan pakaian santai berupa kaus berwarna hitam dan topi, sementara Ipda Harahap mengenakan seragam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia lengkap dengan atribut kedinasannya.
Kebersamaan tersebut memperlihatkan komunikasi dan sinergi antara unsur pemerintah daerah dengan jajaran kepolisian dalam melihat secara langsung situasi kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Kalimantan Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.
Kawasan Entikong merupakan salah satu pintu utama perlintasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.
Aktivitas di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, perekonomian masyarakat, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan negara.
Kehadiran pejabat pemerintah daerah bersama aparat kepolisian di kawasan perbatasan menjadi gambaran pentingnya koordinasi lintas sektor. Perbatasan membutuhkan perhatian berkelanjutan karena menjadi wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.
Dalam dokumentasi tersebut, keduanya tampak berada dalam suasana santai namun tetap menunjukkan kebersamaan.
Momen itu juga menggambarkan hubungan komunikasi yang baik antara unsur pemerintahan dan kepolisian dalam mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib dan kondusif di kawasan perbatasan.
Peran kepolisian di wilayah perbatasan sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan masyarakat, memberikan pelayanan kepada warga serta mendukung pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang melintas.
Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan negara dapat memperoleh pelayanan dan kesempatan pembangunan yang lebih baik.
Kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia juga memiliki potensi ekonomi yang besar.
Aktivitas masyarakat di sekitar perbatasan dapat berkembang apabila didukung dengan infrastruktur, pelayanan publik, keamanan serta pengawasan yang berjalan secara seimbang.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, instansi pengelola perbatasan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan.
Tidak hanya soal keamanan, tetapi juga bagaimana wilayah perbatasan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat
Kalimantan Barat.
Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan tentu berharap perhatian pemerintah terhadap wilayah terdepan negara terus ditingkatkan.
Pembangunan jalan, fasilitas pelayanan publik, akses ekonomi, kesehatan, pendidikan serta penguatan keamanan perbatasan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.
Momen kebersamaan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Ipda Harahap di kawasan perbatasan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa komunikasi antara pemerintah dan aparat keamanan sangat diperlukan. Terlebih kawasan perbatasan mempunyai karakteristik dan tantangan tersendiri yang membutuhkan koordinasi secara langsung di lapangan.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Entikong, semakin aman, tertib dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dokumentasi tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga perbatasan bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta membangun wilayah terdepan Indonesia.